"BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Jadi, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan," terang Roy.

Pengukuran tersebut mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan. Untuk kebutuhan makanan, BPS menggunakan standar minimum pemenuhan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Sementara kebutuhan nonmakanan meliputi perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Selain persentase penduduk miskin atau P0, BPS juga menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

P1 menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun P2 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

"Ada juga indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang perlu diperhatikan untuk melihat kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh," pungkasnya. (wartabanjar.com)