WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU - Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja sekaligus konsultasi dan koordinasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin, Kamis (06/08/2026).

Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu yang juga Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin.

Turut hadir Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III H. Abdul Kadir, H. Jumron AR, Masripay, dan Sayid Sultan Hasan.

Kunjungan tersebut juga melibatkan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Tanah Bumbu, serta jajaran Sekretariat DPRD.

Kedatangan rombongan diterima Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Farman Ali.

Dalam pertemuan itu, Komisi III membawa sedikitnya lima usulan prioritas yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga Pemandian Sungai Murung A HST Ditutup Usai Siswi SD Tewas Tenggelam, Pemilik Lahan Diperiksa Polisi

Baca Juga Polres Banjarbaru Panggil Sejumlah Pemilik Lahan yang Terbakar di Kecamatan Cempaka

Salah satu usulan yang menjadi perhatian utama ialah pembangunan jembatan kembar di perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut.

Menurut H. Hasanuddin, kondisi jembatan yang ada saat ini sudah tidak lagi ideal karena berada di jalur menikung dan menurun, dengan lebar yang terbatas sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya kendaraan bertonase besar.

"Yang kami perjuangkan pertama adalah pembangunan jembatan di perbatasan Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Kondisi jembatan sekarang sudah tidak memadai sehingga perlu dibangun jembatan kembar untuk meningkatkan keselamatan sekaligus memperlancar arus lalu lintas," ujarnya.

Selain itu, DPRD Tanah Bumbu juga mengusulkan percepatan pembangunan jembatan penghubung kawasan Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti di Kecamatan Kusan Tengah.

Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan pangan yang telah ditetapkan di wilayah tersebut.