WARTABANJAR.COM, NUNUKAN - Masyarakat Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini berjuang untuk keluar masuk wilayah tersebut karena jalannya rusak parah.

Dalam aksi di DPRD Kaltara beberapa Waktu lalu, perwakilan masyarakat Krayan bahkan mengungkapkan ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara jalan belum diperbaiki, menjelang HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nunukan Bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan membagikan bendera Merah Putih di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut. 

Baca juga: Pertalite dan Pertamax Kosong di SPBU Mandingin Barabai HST, 8.000 Liter Pertalite Habis Sebelum Siang

Selain Krayan, menurut Kepala Kesbangpol Nunukan Hasan Basri, gerakan kolaboratif itu menyasar sejumlah kecamatan perbatasan yakni Lumbis, hingga Sebatik.

"Rencananya membagikan 1.500-an bendera. Ini masih dalam tahap pengumpulan, baru sekitar 500-an, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa tercapai," ujar Hasan, Rabu (5/8/2026).

Hasan menjelaskan bendera yang terkumpul akan disalurkan secara bertahap ke kecamatan-kecamatan perbatasan serta dibagikan melalui organisasi kemasyarakatan (ormas).

Baca juga: Kapolresta Laporkan Maraknya Balap Liar di Banjarmasin ke Komisi III DPR RI

Setelah pendistribusian awal, tim gabungan akan turun langsung menyisir permukiman warga.

Menurut Hasan, inisiatif ini mengacu pada imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan RI. "Khusus di perbatasan, pendekatan yang diambil Pemkab Nunukan dinilai lebih agresif demi mengantisipasi degradasi nasionalisme dan disintegrasi bangsa," ujarnya.

Mengenai jalan rusak di Krayan dan minimnya pembangunan di wilayah perbatasan, Hasan mengingatkan pembangunan kawasan perbatasan merupakan kewajiban berjenjang yang melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Ia mengakui sejumlah kecamatan di Nunukan hingga kini masih menghadapi kendala geografis dan aksesibilitas.

Kendati demikian, Pemkab Nunukan memastikan usulan pembangunan jalan dan fasilitas publik di wilayah perbatasan terus dimasukkan ke dalam agenda prioritas pembangunan daerah seraya mendorong intervensi anggaran dari pusat.