WARTABANJAR.COM, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data digital.
Hal ini diwujudkan melalui kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Rabu (17/6/2026).
Bertempat di Kantor BPBD Balangan, kedua instansi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemberian hak akses data kependudukan.
Dalam kesempatan yang sama, Disdukcapil juga menggelar layanan jemput bola aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi seluruh personel BPBD.
Kerja sama ini dilatarbelakangi kebutuhan akan data yang cepat, akurat, dan valid saat terjadi bencana.
Baca Juga Satpol PP Tanah Laut Amankan 10 Remaja Pesta Miras Oplosan dan Lem di RTH Kijang Mas
Baca Juga SPBU Pramuka Banjarmasin Selewengkan Pertalite, Diduga Berjalan 2 Tahun, 5 Orang Ditangkap
Dengan integrasi tersebut, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kebencanaan diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Balangan, Andi Firmansyah, menjelaskan bahwa akses data ini akan memangkas proses birokrasi pendataan yang selama ini memerlukan waktu di lapangan.
“Kehadiran kami hari ini merupakan bentuk dukungan terhadap tugas kemanusiaan BPBD. Melalui PKS ini, BPBD memiliki legalitas dan akses teknis terhadap data kependudukan yang valid. Data ini akan sangat krusial, terutama dalam pendataan korban secara real-time dan kebutuhan administrasi darurat lainnya,” ujarnya.
