“Yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI,” tegas Budi.

Meski demikian, pemerintah memastikan proses perbaikan data dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien dalam kondisi kritis maupun penyakit katastropik.

“Nah, itu kita akan rapikan tapi itu tiga bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis yang katastropik tadi,” pungkasnya.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya akurasi dan integrasi data sosial agar subsidi negara benar-benar tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang paling membutuhkan.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)

editor: nur_muhammad