Benni menilai, pilkada langsung belum sepenuhnya menjamin lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat akan sulit maksimal jika akar persoalan tidak dibenahi.
“Pembinaan dari berbagai pihak, termasuk Kemendagri, tidak akan optimal jika sistem rekrutmen tidak diperbaiki dan perilaku koruptif kepala daerah yang memang berniat menyalahgunakan kewenangan tidak diberantas,” ujarnya.
Rangkaian OTT KPK
Diketahui, dalam OTT di Kota Madiun, KPK mengamankan Wali Kota Maidi bersama 14 orang lainnya. Penyidik turut menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR).
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Sementara itu, dalam OTT terpisah di Kabupaten Pati, KPK juga mengamankan Bupati Sudewo. Namun hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara yang menjerat Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi Prasetyo.
KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait status hukum, pihak-pihak yang terlibat, serta perkara yang disangkakan setelah proses pemeriksaan awal rampung.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)
editor: nur_muhammad
