WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menanggapi peluncuran buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" versi terbaru oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Meskipun menilai buku tersebut memperkaya narasi sejarah, Komisi X meminta agar kritik dan penolakan yang muncul dari publik harus dihormati.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa masukan, kritik, bahkan penolakan dari masyarakat wajib dijadikan bahan evaluasi. Ia menekankan sensitivitas publik terhadap isu sejarah, yang menyangkut ingatan kolektif bangsa.

Lalu Hadrian menambahkan, sebelum buku ini didorong menjadi bahan ajar wajib, perlu adanya uji publik dan penilaian yang mendalam dari para ahli pendidikan dan sejarawan. Ia menegaskan, materi ajar sejarah harus memiliki tiga unsur penting: mendidik, berimbang, dan memperkuat nalar kritis siswa.

Buku sejarah yang terdiri dari sepuluh jilid ini diluncurkan oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. Buku tersebut mencakup perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari akar peradaban Nusantara hingga era reformasi dan konsolidasi demokrasi tahun 2024.

Dalam sambutannya saat peresmian buku di Jakarta, Minggu (14/12), Menbud Fadli Zon menjelaskan bahwa buku tersebut bukanlah karyanya atau kementerian, melainkan hasil penulisan dari 123 penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia.

Fadli Zon menekankan pentingnya bagi para sejarawan untuk menulis sejarah sebagai upaya merawat memori kolektif bangsa. Komisi X DPR kini menunggu tindak lanjut dari Kemenbud dalam menyikapi dinamika respons publik terhadap versi sejarah terbaru ini.(Wartabanjar.com/berbagai sumber)

Editor: Andi Akbar