WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Kabupaten Tabalong menuding PT. Sapta Indra Sejati (SIS) melakukan PHK kepada karyawan tanpa bukti pelanggaran dan tidak melalui tahapan Surat Peringatan (SP) dari SP 1 hingga SP3.
Hal itu diungkapkan Ketua FSPKEP, Sahrul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Tabalong yang dihadiri perwakilan PT SIS, Disnaker Tabalong dan sejumlah pengurus Ferderasi di Gedung Graha Sakata, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kamis (27/11).
Dijelaskan Sahrul, pihaknya mengajukan permohonan kepada karyawan yang di PHK diberi SP3 atau sanksi terakhir dulu, tidak langsung Surat Pemutusan Hubungan Kerja.
Baca Juga Dua Pria ini Digelandang ke Polres Tabalong Bersama Barang Bukti Puluhan Bungkus Sabu Siap Edar
“Inikan kasus bercanda yang dinilai pihak perusahaan sebagai sebuah perkelahian, padahal mereka cuma bercanda, kalau berkelahi mestinya terluka atau benjol-benjol badannya, ini tidak ada sama sekali, dan kalau benar berkelahi tolong buktikan, mana surat visumnya,” tandas Sahrul.
Ditambahkannya, kalau ada bukti seperti surat hasil visum atau bukti surat keterangan dari pihak kepolisian terkait proses hukum karena perkelahian, dipersilahkan untuk langsung melakukan PHK.
“Bukti itu kan tidak ada, kenapa pihak manajemen langsung melakukan PHK, mestinya ada catatan atau perjanjian tersendiri, karena kedua belah pihak sudah menyatakan tidak ada masalah, tetapi anehnya pihak perusahaan langsung mengeksekusi,” ucap Sahrul
Sementara itu pihak manajemen PT SIS bersikukuh telah melakukan PHK sesuai dengan aturan yang berlaku yakni mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT SIS yang mengatur hak dan kewajiban baik untuk pekerja maupun pengusaha, termasuk pemberian sanksi sesuai dengan kategori pelanggarannya.
Dilain pihak, Ketua Komisi I DPRD Tabalong Akhmad Helmi, mengatakan dirinya beserta anggota Komisi siap mendengarkan dan menjembatani agar permasalahan yang terjadi bisa dicarikan solusinya.
