1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Rp1,57 miliar
  2. Penanganan kerawanan pangan Rp40 juta
  3. Pengawasan keamanan pangan Rp127 juta
  4. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian Rp8,87 miliar
  5. Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya Rp7,8 miliar lebih

Terakhir, menanggapi Fraksi Golkar, pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan klarifikasi terkait perbedaan angka dalam pembahasan RAPBD.

Berdasarkan dokumen resmi, justru terjadi penurunan anggaran dari Rp3,5 triliun pada KUA-PPAS menjadi Rp2,7 triliun pada RAPBD 2026.

Penurunan tersebut merupakan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan, bukan tambahan kegiatan atau kenaikan anggaran baru.

“Langkah ini merupakan bentuk penyesuaian fiskal agar keuangan daerah tetap realistis dan transparan,” pungkasnya. (Haidar)

BACA JUGA: Bengkel di Banjarmasin Kewalahan Terima Sepeda Motor Brebet, "Ada Campuran Minyak!"

Selain itu, Bupati juga mengapresiasi dan mengucap terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya para pimpinan fraksi, atas saran, pandangan, dan kerja keras dalam proses pembahasan RAPBD 2026.

“Seluruh masukan dari fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan keuangan daerah agar lebih efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Eryanto mewakili Bupati Tanah Bumbu.

Turut hadir juga di rapat ini adalah unsur Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan SKPD, instansi vertikal, hingga perwakilan perbankan dan Perusda Tanbu. (wartabanjar.com/haidar)

Editor: Yayu