Usai Kasus Keracunan MBG di Kabupaten Banjar, KMPB Kalsel ke Kantor Bupati: Tuntut APH Selidiki Dugaan Korupsi!
WARTABANJAR.COM, MARTAPURA- Usai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang mengakibatkan ratusan siswa mengalami keracunan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjar.
Kelompok Masyarakat Pemerhati Banua (KMPB) Kalimantan Selatan menyampaikan pernyataan sikap terkait pelaksanaan program yang digagas oleh pemerintah pusat tersebut.
Aksi tersebut digelar di Kantor Bupati Banjar dan diterima langsung oleh Pj. Sekda Kabupaten Banjar, Kapolres Banjar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Banjar, Rabu (15/10/2025).
Koordinator Aksi KMPB, Bahaudin, menegaskan pihaknya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis selama pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, program ini penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, namun juga harus dijalankan dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif.
"Kami mendukung program ini, tetapi jangan sampai ada korban lagi. Nyawa manusia jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target penyerapan dana," tegas Bahaudin.
KMPB juga menyoroti dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu.
"Kami menuntut agar pemilik Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi penyebab kejadian tersebut memberikan santunan kepada korban dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media," imbuhnya.
Selain itu, KMPB mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dua hal, yaitu dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG di Kalimantan Selatan, dan juga dugaan kelalaian yang menyebabkan keracunan di Banjar.
"Keduanya harus ditangani secara terbuka dan tidak ditutupi agar publik mendapatkan kejelasan," ungkap Bahaudin.
BACA JUGA: BREAKING NEWS! Gudang Elpiji di Banjarmasin Selatan Terbakar Hebat Dini Hari, Warga Panik
Tak hanya itu, KMPB juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satgas MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia makanan.
"Langkah ini penting guna memastikan mutu, kualitas, serta keamanan bahan pangan yang dikonsumsi para siswa," tegas Bahaudin.