KMPB mendorong pemerintah daerah agar berperan aktif dalam menentukan lokasi dapur gizi, mengalokasikan anggaran pendukung melalui APBD, serta memberdayakan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal seperti UMKM, BUMDes, dan koperasi.

"Program ini bukan hanya soal gizi anak, tapi juga bisa jadi penggerak ekonomi daerah jika melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal," tambah Bahaudin.

KMPB berharap seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota bersinergi dan terbuka dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Kami juga mendesak agar eksekutif dan legislatif melakukan monitoring dan evaluasi rutin demi memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan," pungkas Bahaudin. (wartabanjar.com/IKhsan)

Editor: Yayu