Sedangkan wakil Fraksi Golkar, Jurni, optimistis rasionalisasi ini tidak akan mengguncang program prioritas daerah. Ia yakin arah pembangunan Tabalong tetap sejalan dengan visi “Tabalong Smart.”
“Yang penting, efisiensi ini jangan sampai menghambat program pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Daftar Rasionalisasi Anggaran SKPD Tabalong (RAPBD 2026):
Dinas PUPR: Rp 297 miliar
Dinas Kominfo: Rp 7,5 miliar
Dinas Perpustakaan: Rp 2,6 miliar
Dinas Perhubungan: Rp 12 miliar
Disbunak: Rp 14,3 miliar
Dinas Pendidikan & Kebudayaan: Rp 37 miliar
Dinas Kesehatan: Rp 50 miliar
Disperkim: Rp 35 miliar
Satpol PP: Rp 4,3 miliar
BPBD: Rp 3,3 miliar
Dinas Sosial: Rp 16,8 miliar
Disnaker: Rp 6,7 miliar
DP3AP2KB: Rp 3,8 miliar
Dinas KPPTPH: Rp 15,1 miliar
DLH: Rp 20,8 miliar
Disdukcapil: Rp 3 miliar
DPMD: Rp 10,04 miliar
Disperindag: Rp 12,2 miliar
DPMPTSP: Rp 2,5 miliar
Dispora: Rp 12,1 miliar
Sekretariat DPRD: Rp 49 miliar
Pemangkasan anggaran ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab Tabalong untuk tetap menjaga keberlanjutan layanan publik di tengah efisiensi fiskal nasional.(wartabanjar.com/HRD)
editor: nur muhammad
