WARTABANJAR.COM, TANJUNG- Komisi I DPRD Tabalong mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tabalong mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik Tahun Anggaran 2026.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan serapan anggaran sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Dorongan tersebut sudah disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Tabalong bersama Disdikbud Tabalong yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Tabalong, di Gedung Graha Sakata DPRD Tabalong, Kalimantan Selatan.
Rapat membahas evaluasi pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran hingga pertengahan tahun.
Dalam rapat terungkap, realisasi anggaran Disdikbud Tabalong baru mencapai 29,44 persen dari total pagu anggaran lebih dari Rp598 miliar.
Rendahnya serapan anggaran menjadi perhatian DPRD, terutama karena sejumlah proyek fisik belum dapat berjalan sesuai rencana.
Ketua Komisi I DPRD Tabalong, Akhmad Helmi, menjelaskan keterlambatan tersebut dipengaruhi proses penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi itu membuat sejumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan harus menyesuaikan kembali nilai anggarannya.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Tabalong Soroti Layanan RSUD HBK, Minta Peningkatan SDM dan Kualitas Layanan
BACA JUGA: Komisi I DPRD Tabalong Dorong Pokir Pendidikan Masuk APBD Perubahan 2026
“Target serapan 40 hingga 50 persen belum tercapai karena adanya perubahan HPS akibat kenaikan BBM. Hal itu membuat anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik di Dinas Pendidikan belum bisa terealisasi sesuai target,” ujar Akhmad Helmi pada wartabanjar.com, Kamis (2/6/2026).
