Tito juga memperingatkan agar setiap rupiah dana publik benar-benar menghasilkan program nyata.
Ia menegaskan, jika ada daerah yang menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukan, konsekuensinya bisa berurusan dengan hukum.
“Program-program harus betul-betul jadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan! Bisa kena masalah hukum nanti,” tegasnya lantang.
Selain efisiensi, Tito memberikan “tips cerdas” bagi para gubernur dan bupati untuk mencari pendapatan tambahan daerah (PAD) secara inovatif, tanpa menambah beban rakyat kecil.
Ia mencontohkan potensi besar dari pajak restoran, hotel, dan parkir yang kerap bocor ke kantong pribadi.
“Coba periksa, pajak restoran dan hotel yang dikutip itu, apakah benar disetorkan ke Dispenda? Belum tentu. Buat sistemnya supaya kebocoran ini bisa masuk ke kas daerah,” ujarnya tegas.
Pernyataan tegas Mendagri ini langsung mendapat perhatian luas publik dan menjadi sorotan di berbagai daerah.
Pesannya jelas: hentikan gaya hidup birokrasi yang mewah dan mulai fokus pada pelayanan rakyat.
Dengan efisiensi, pengawasan ketat, dan sistem pajak yang transparan, Tito berharap daerah dapat tetap tangguh menghadapi penyesuaian keuangan nasional tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.(Wartabanjar.com/Berbagai Sumber)
editor: nur muhammad
