WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen meningkatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui program National Urban Water Supply Project (NUWSP) dengan pendanaan pinjaman Bank Dunia yang secara signifikan meningkatkan akses air minum layak khususnya di wilayah perkotaan. “Hingga tahun 2023, capaian akses air minum layak telah mencapai 91,72 persen, mendekati target 100 persen pada akhir 2024. NUWSP juga berkontribusi dalam meningkatkan akses air minum perpipaan, yang telah mencapai 19,76 persen di tahun 2023 dari target 30,45 persen dalam RPJMN 2020-2024,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam kegiatan Closing Loan NUWSP, di Auditorium Kementerian PU, Selasa (19/11/2024). Diana menambahkan selain mencapai target kuantitatif, Kementerian PU juga berkomitmen memenuhi prinsip 4K dalam penyediaan air minum, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Sustainable Development Goals atau SDGs ke-6. Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Hadiri Doa Bersama Lintas Agama, Ikhtiar Pilkada Damai di Bali “Dalam konteks ini, penyediaan air minum yang aman bukan hanya untuk mencapai target angka, tetapi juga demi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tambah Diana seperti dikutip Wartabanjar.com. NUWSP juga mendorong 59 pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial bagi BUMD Air Minum. Sebanyak 21 daerah telah memanfaatkan pembiayaan non-publik untuk pembangunan infrastruktur air minum, sementara 78 BUMD telah mencapai full cost recovery, mencerminkan keberlanjutan finansial yang semakin kuat. Wamen Diana menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum merupakan tugas bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ”Tidak bisa dari kementerian pusat saja karena pengelolaan air dilakukan oleh pemerintah daerah, banyak hal yang harus kita lakukan bersama.Kita harus memanfaatkan air permukaan, jangan air tanah karena bisa menyebabkan land subsidence yang justru bisa menjadi permasalahan lingkungan. Ini harus kita dorong bersama-sama dengan pemerintah daerah, mitra kerja dan stakeholder,” ujar Wamen Diana. Baca juga: Pemerintah Revisi UU DKJ, Sinyal Jakarta Masih Ibukota? Pemerintah telah menandatangani loan agreement NUWSP pada Agustus 2018 untuk memenuhi akses air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan. Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Dumai TR Fahsul Falah, sebagai salah satu lokasi penerima bantuan NUWSP berterima kasih kepada Kementerian PU atas program NUWSP ini. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko