“Saya minta stop kriminalisasi aktivis, Jadi ada aktivis yang sudah ditetapkan 12 bulan tahanan menjadi 18 bulan atas dasar melanggar UU ITE, padahal dia hanya mengkritisi dan saya minta pemerintah bisa menghentikan Komersialisasi Pendidikan dalam sektor pendidikan dan fokus pada rekonstruksi sistem pendidikan yang berkualitas dan pro rakyat”. ungkapnya.
Mereka merasa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang TAPERA dianggap tidak pro terhadap rakyat.
Baca juga: Muhammad Wahyuni : Pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin Sebanyak 19 Kloter Lancar
“HMI Cabang Kalsel menolak rencana TAPERA yang tidak pro terhadap rakyat,” pungkasnya. (Akhmad murjani).
Editor: Sidik Purwoko
