WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar menggandeng tim ahli dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), untuk mengungkap penyebab pergerakan tanah yang memutus akses jalan di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul.

Survei lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab amblesnya jalan, sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah penanganan di lokasi terdampak.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Milky Rosadie, mengatakan hasil pengamatan awal tim ULM mengarah pada dugaan kekeringan ekstrem, sebagai pemicu pergerakan tanah.

”Tim ULM hari ini survei ke lokasi. Dari hasil pengamatan awal, kekeringan ekstrem diduga menjadi penyebab berkurangnya kepadatan tanah,” ujarnya, Senin (20/07/2026).

Dugaan tersebut muncul setelah tim mengambil sampel tanah di lokasi yang mengalami ambles.

”Saat sampel tanah diambil, kondisinya sangat rapuh hingga langsung hancur,” katanya.

Selain meneliti kondisi tanah, tim juga memperhatikan potensi ancaman terhadap infrastruktur di sekitar lokasi.

Baca Juga: Kebakaran PPS Sekumpul Martapura, 14 Kios yang Sudah Lama Kosong Ludes

Baca Juga: 7 Jam Geledah Kantor Dinkes Kabupaten Banjar, Kejari Sita Puluhan Barang Bukti Dugaan Korupsi RS Tipe D Gambut

Milky menambahkan, salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan tiang listrik beserta trafo yang berada di area terdampak.

”Pihak PLN sudah kami informasikan dan langsung bergerak melakukan langkah-langkah penanganan di lapangan,” jelasnya.

Menurut Milky, berdasarkan informasi dari PLN Martapura, penanganan lanjutan akan dilakukan dengan mengusulkan relokasi jaringan listrik ke PLN UP3 Banjarmasin.

”Usulan relokasi ini sebagai upaya mitigasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik, sekaligus menghindari potensi bahaya apabila terjadi pergerakan tanah lanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, hasil kajian tim ULM masih ditunggu sebagai dasar penentuan penanganan berikutnya.

”Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat, guna menjamin keselamatan masyarakat, serta menjaga keberlangsungan fungsi infrastruktur di kawasan terdampak,” pungkasnya.