"Saya kira itu adalah internal partai. Jadi (untuk) internal PDI Perjuangan. Artinya saya tidak mengomentari," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/05/2024). Baca juga: Pegi Setiawan Bantah Terlibat, DPR Minta Polisi Jangan Main-Main Sebelumnya, Megawati menyebut pemimpin otoriter populis dalam pidato politiknya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V partai berlambang banteng moncong putih itu. Berdasarkan pemikiran pemikir kebhinekaan Sukidi, Megawati menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Anomali dalam demokrasi itu, kata dia, melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian. “Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism (otoriter populis),” kata Megawati di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Baca juga: Jelang Penilaian WASAKA Award 2024 Provinsi Kalsel, Bappedalitbang Banjar Lakukan Berbagai Persiapan Karakter kepemimpinan yang demikian, lanjut Megawati, hukum dijadikan pembenar atas tindakan yang sejatinya tidak memenuhi kaidah demokrasi. “Di sinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism (legalisme otokratis),” sambung Presiden Kelima RI tersebut. Menurut Megawati, solusi untuk menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat, melainkan menerapkan adagium Vox Populi Vox Dei bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan sehingga perlu dihargai. Baca juga: WhatsApp Akan Permudah Pemberian Reaksi Terhadap Kiriman Foto dan Video “Terhadap keseluruhan apa yang terjadi, PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran pasti akan menang,” tutur dia. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko