Namun, jika yang ingin diakses merupakan pengobatan non-generik maka kebutuhannya tidak ditanggung oleh negara lagi.

"Karena non-generik harus bayar sendiri, di situ yang harus kita jaga keadilannya. Kalau yang miskin benar-benar perlu untuk dibayarkan negara," ujarnya saat ditemui antara di Jakarta, Jumat (25/11/2022) kemarin.

Oleh karenanya, Budi memang menyarankan supaya masyarakat mampu mengaksesnya melalui asuransi swasta yang nantinya direncanakan akan terhubung oleh sistem BPJS sebab hal itu akan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberian layanan pada masyarakat.

Konsep asuransi sosial yang baik, kata Budi, haruslah mampu menjangkau semua masyarakat dari berbagai golongan baik kaya, miskin, tua, muda dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, jika tiap pengelompokan kelas didesain terlampau luas, Budi khawatir layanan yang diberikan BPJS tidak akan berkelanjutan (sustainable) karena akan berdampak pada membengkaknya anggaran yang harus dibayar negara menjadi yang tinggi sekali.

"Kalau tidak, nanti tidak adil dan negara tidak kuat, ini yang menyebabkan masalah di belakangnya. Dia (BPJS) akan cover kelas dasar kesehatan (KDK) saja, di atasnya ada layanan lainnya. Yang miskin dicover oleh pemerintah, tapi yang kaya dia harus beli sendiri dengan swasta, kalau tidak nanti yang kaya bisa akses yang miskin tidak bisa akses," pungkasnya. (berbagai sumber)

Editor: Yayu

Baca Juga: Tengok Mewahnya Hotel Jungkook BTS Selama di Qatar, Kelas Sultan Banget!