WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melarang tersangka korupsi memakai penutup wajah menuai pro dan kontra. Namun pernyataan anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, justru memicu gelombang kemarahan netizen di jagat maya.
Politikus Fraksi Golkar itu menilai larangan KPK tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), mengingat status tersangka belum tentu bersalah.
“Kalau saya, itu tidak bagus. Melanggar hak asasi. KPK menangkap orang, tapi dia masih tersangka. Kemudian ditampilkan begitu, tujuannya apa? Kalau itu membentuk opini publik (trial by the opinion), itu tidak sehat,” ujar Tandra dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).
Ia menekankan bahwa pengadilanlah satu-satunya lembaga yang sah menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Untuk itu, ia meminta KPK fokus mencari bukti dan mengembalikan kerugian negara daripada membentuk opini.
“Fokus saja pada bukti dan pengembalian keuangan negara. Tujuan hukum kita bukan menghukum orang, tapi mengembalikan uang negara,” tegasnya.
Namun, pernyataan tersebut justru memantik amarah publik. Warganet ramai-ramai melampiaskan kekesalan di media sosial. Bukannya membela rakyat, DPR justru dianggap melindungi para koruptor!
Kemarahan Netizen Meledak:
“Ngambil uang negara itu bukan pelanggaran HAM, pak? Korupsi justru merampas hak hidup rakyat!”
“DPR ini sama sekali tidak mewakili rakyat. Bubarkan aja!”
“Kalau gak boleh dibuka maskernya, sekalian aja kasih baju astronot. Biar stylish sekalian!”
“Tersangka korupsi dibela-bela? Bapak wakil rakyat atau wakil koruptor?”
“Kalau begitu, penjara juga bisa dianggap melanggar HAM dong, pak?”
