WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun memantau langsung provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada 2024. Mereka akan memantau di 13 provinsi dan 38 kabupaten/kota yang memiliki potensi konflik sosial dan indikasi penyalahgunaan kekuasaan.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pemantauan langsung ini merupakan langkah lanjutan Komnas HAM setelah memantau tahap pra-pilkada. Upaya tersebut untuk memastikan terciptanya pilkada yang ramah HAM.
Menurutnya, pemantauan akan dimulai dua hari sebelum pemungutan suara Pilkada 2024 yang bakal digelar, Rabu (27/11/2024) mendatang.
“Mulai Senin depan (25/11), kami akan memantau di 13 provinsi yang kami pandang punya potensi konflik sosial yang tinggi. Dan juga ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan atau netralitas aparatnya cukup tinggi,” kata Anis seperti dikutip Wartabanjar.com, Sabtu (23/11/2024).
Baca juga: Tim Pemenangan RIDO Klaim Dukungan Tiga Presiden RI, Yakinkan Warga Untuk Pilih Juga
Anis menyebutkan beberapa provinsi yang akan dipantau tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kemudian ada Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, dan Sumatera Barat.
Komnas HAM memfokuskan pemantauan pilkada pada empat hal, yakni kelompok rentan, netralitas aparatur negara, potensi konflik sosial, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.
“Pilkada ini kan potensi konflik sosialnya lebih tinggi dibanding pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terutama karena antara putra-putri daerah dan biasanya beda pilihan politik itu kemudian memicu konflik horizontal di masyarakat,” katanya.