Komnas HAM memfokuskan pemantauan pilkada pada empat hal, yakni kelompok rentan, netralitas aparatur negara, potensi konflik sosial, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.
“Pilkada ini kan potensi konflik sosialnya lebih tinggi dibanding pemilu legislatif dan pemilu presiden. Terutama karena antara putra-putri daerah dan biasanya beda pilihan politik itu kemudian memicu konflik horizontal di masyarakat,” katanya.
Menurut dia, dalam menentukan kerawanan provinsi, Komnas HAM mempertimbangkan indeks kerawanan Bawaslu.
Baca juga: Big Bang Fazzio Youth Festival Kembali Digelar di SMKN 1 Banjarmasin dan SMAN 1 Banjarbaru
“Sehingga itu menjadi wilayah-wilayah yang kemudian kita putuskan untuk kita pantau,” ucap Anis. (Sidik Purwoko)
Editor: Sidik Purwoko
