WARTABANJAR.COM, JAKARTA – LBH Ansor mengatakan akan melaporkan pihak-pihak yang melakukan politisasi agama dalam Pemilu 2024. Pernyataan tersebut dinyatakan LBH Ansor, setelah pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) yang meminta masyarakat tak memilih bakal capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.
“Salah satu yang potensial memicu konflik adalah politisasi agama. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa politisasi agama hanya akan mendatangkan pertikaian umat manusia dan kehancuran peradaban,” kata Ketua LBH Ansor Pusat, Abdul Qodir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/10/2023), dilansir Beritasatu.com.
LBH Ansor menilai Pemilu 2024 menjadi momen krusial dalam perjalanan Indonesia.
Baca juga: Situs OJK Down Diserang Virus Ransomware, Pakar Sebut Data Tersebar di Dark Web
Untuk itu, LBH Ansor menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus berlangsung dengan transparan dan jujur. Oleh karena itu, semua potensi yang dapat memicu konflik harus dihindari.
“LBH Ansor melihat gejala politisasi agama semakin tampak, apalagi ketika sudah ada yang hendak menjadikan rumah ibadah sebagai ruang kampanye politik, padahal aturan mainnya sudah sangat tegas melarang,” ungkap Qodir.
Ia menekankan bahwa semua peserta pemilu, terutama calon presiden dan calon wakil presiden, harus menjauhi upaya politisasi agama demi ambisi politik.
“LBH Ansor akan membantu dalam pengawasan Pemilu 2024 berdasarkan instruksi dari ketua umum PP GP Ansor. Kami akan melaporkan kepada Bawaslu dan lembaga terkait di berbagai daerah jika ada tindakan politisasi agama yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilu, baik dari peserta pemilu maupun tim kampanyenya,” kata Qodir.