Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengapresiasi langkah evaluasi ini sebagai instrumen penting untuk memacu transparansi di tingkat tapak.

Sambutan Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto yang diwakilkan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Rudi Ismanto, menekankan pentingnya peran aktif warga dalam menjaga integritas wilayahnya.

"Libatkan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa, bangun keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, berikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan pastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apapun," ujar Rudi Ismanto saat membaca sambutan pembuka.

Rudi menyampaikan bahwa status percontohan yang melekat pada Desa Bumijaya bukan sekadar penghargaan seremonial, melainkan amanah besar yang harus ditularkan ke desa-desa lain di Kabupaten Tanah LaLaut

Pemkab Tanah Laut berkomitmen mendorong pencegahan korupsi hingga ke tingkat RT dan Posyandu.

Kepala Desa Bumijaya, Mulyono, menyambut baik kedatangan tim evaluasi dari KPK RI dan menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan serta masukan perbaikan tata kelola yang diberikan.

"Dengan adanya monitoring ini otomatis kami dan perangkat desa dan warga Desa Bumijaya otomatis semua kegiatan yang berkaitan dengan korupsi dan mungkin ada Pungli, jadi akan lebih lebih jeli lagilah," ungkap Mulyono.

Mulyono menambahkan bahwa jajaran pemerintah desa bersama warga bertekad menjaga konsistensi program antikorupsi yang telah dikukuhkan sejak akhir 2023 lalu di IKN Kalimantan Timur demi menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.

Kedatangan tim monitoring KPK RI tersebut turut disambut oleh Kepala DPMD Tanah Laut , Kepala Inspektorat Tanah Laut , Staf Ahli Bupati, Camat Pelaihari, jajaran Polsek Pelaihari, mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala), serta anggota Karang Taruna Putra Harapan dan Tamu Undangan lainnya. (Wartabanjar.com/*).