PKS juga mendorong pembinaan pemuda yang mencakup aspek mental, spiritual, dan wawasan kebangsaan, disertai dukungan fasilitas olahraga hingga tingkat desa. 

Untuk urusan permukiman, fraksi ini menekankan penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengawasan pengembang, serta penanganan kawasan kumuh dan rawan banjir.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PAN, Dudi Hermawan, meminta agar peningkatan PAD tidak mengorbankan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan usaha kecil. 

PAN juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas olahraga, penghargaan bagi atlet berprestasi, dan penyediaan rumah layak huni dengan infrastruktur dasar yang memadai.

Juru bicara Fraksi Partai NasDem, Salhah, menyampaikan bahwa perubahan aturan pajak dan retribusi perlu mendukung peningkatan PAD tanpa memberatkan masyarakat. 

Ia juga menekankan pentingnya tarif yang adil dan transparan, serta dukungan program dan anggaran yang terukur untuk pembinaan pemuda, pengembangan atlet, dan penataan permukiman.

Adapun Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Erwin Jacky Silalahi, menilai ketiga regulasi tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pembangunan daerah.

Tujuh fraksi yang menyampaikan pemandangan umum tersebut terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, serta Fraksi Persatuan Perjuangan. Masing-masing memberikan catatan terhadap materi Raperda sesuai perhatian fraksinya.

Setelah pemandangan umum fraksi, pembahasan dijadwalkan berlanjut dengan agenda jawaban Bupati HST atas pandangan DPRD. Tahap berikutnya menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum ketiga rancangan tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. (wartabanjar.com)