WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Semula, sosok Supriyono alias Botok hanya dikenal sebagai salah satu aktivis "kelas lokal" dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng).

Berada di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, Kabupaten Pati berjarak sekira 75 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Jateng: Semarang.

Luasnya wilayahnya 1.503,68 km² yang terbagi menjadi 21 kecamatan dengan topografi dataran rendah, pegunungan, dan pesisir pantai.

Saat ini, sosok Botok viral di medsos sebagai salah satu aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada 27 Agustus 2026.

Aktivitas Botok dengan AMPB terus merajai pemberitaan, terutama di medsos yang begitu gencar menyorotnya dari berbagai sisi.

Siapa Supriyono alias Botok? Bagi warga Pati, ia menjadi salah satu figur yang berada di garis depan berbagai aksi masyarakat Pati.

Perjalanan Botok bersama AMPB bermula dari gelombang keresahan warga Pati pada 2025. 

Salah satu pemicunya adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.

Dari persoalan pajak, tuntutan massa kemudian berkembang pada tuntutan agar Bupati Pati (saat itu) Sudewo mundur.

AMPB kemudian dikenal luas setelah menggelar aksi besar pada 13 Agustus 2025. 

Baca Juga: Menteri LH Tinjau Karhutla di Banjarbaru, 11 Perusahaan di Kalsel Terindikasi Bakar Lahan

Baca Juga: Harga Sejumlah Bahan Pokok di Pasar Tanjung Naik, Terdampak Kemarau

Pada periode awal, sejumlah pemberitaan menyebut AMPB memiliki tiga koordinator, yakni Husein Hafid, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto. 

Husein kemudian keluar dari aliansi, sementara Botok dan Teguh tetap menjadi figur yang identik dengan kelompok ini.

Setelah aksi penolakan kenaikan pajak, AMPB mendesak transparansi sejumlah kebijakan pemerintah daerah dan mempertanyakan persoalan yang mereka nilai merugikan masyarakat.

Botok pernah mengatakan bahwa perjuangannya tidak didasari persoalan pribadi dengan Sudewo.

Ia menyebut komitmennya adalah mengawal aspirasi masyarakat, termasuk menolak kenaikan PBB-P2, mempersoalkan pajak pedagang kaki lima dan mendesak pergantian kepemimpinan di Pati.