Perwakilan sopir dari Loa Bakung, Muhammad Akhsan, juga mengatakan persoalan utama yang mereka keluhkan adalah pemblokiran kartu Fuel Card atau Brizzi yang digunakan untuk membeli Biosolar.

“Brizzi kita diblokir, jadi kita enggak bisa isi solar. Kalau mau buka blokir, syarat-syaratnya yang memberatkan kita,” ujar Akhsan.

Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan uji KIR, izin usaha, NPWP, hingga dokumen lainnya.

Selain persyaratan yang dinilai rumit, Akhsan menuturkan, mereka juga keberatan dengan kewajiban mengambil nomor antrean pembelian secara langsung di Dinas Perhubungan.

“Yang terakhir itu kita ngambil kupon di Dishub. Kalau kita kerja, ngambil kupon ke Dishub kita repot. Yang mau ngantri kupon di Dishub, yang mau kita kerja,” ucapnya.

Akhsan mengatakan, sopir sebenarnya memahami adanya aturan pemerintah. 

Namun, mereka meminta agar penerapannya tidak sampai menghambat pekerjaan sehari-hari.

“Minimal kartu enggak diblokir, kartu kita untuk isi solar. Kartu Brizzi tidak diblokir, sama KIR dipermudah kalau memang harus lewat uji KIR,” kata Akhsan.

Menanggapi tuntutan para sopir, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan akan memonitor mekanisme pengambilan nomor antrean di Dinas Perhubungan. 

Apabila terbukti menyulitkan dan mengganggu aktivitas kerja sopir, pihaknya akan melakukan evaluasi.

Sementara terkait kartu Brizzi yang diblokir, Andi Harun mengatakan akan kembali membuka akses tersebut jika kendaraan telah lulus uji KIR.

"Teman-teman semua, bagi sopir yang telah lulus uji KIR, Brizzi-nya dibuka blokirnya," ucapnya. (wartabanjar.com)