"Penanganan bencana tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan Polri, BPBD, pemadam kebakaran, Manggala Agni, KPH, Basarnas, dunia usaha, pemerintah desa dan kelurahan, relawan, organisasi masyarakat, hingga seluruh masyarakat," ujarnya.

Ia berharap seluruh unsur memahami tugas dan perannya masing-masing, termasuk memastikan kesiapan personel, peralatan, sarana pendukung dan komunikasi, jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Dengan kesiapsiagaan yang baik, koordinasi yang kuat dan kepedulian masyarakat, kita dapat meminimalkan risiko serta dampak bencana di Kabupaten Tabalong," pungkasnya.

Peserta apel terdiri dari personel Kodim 1008/Tabalong, Polres Tabalong, Batalyon C Pelopor Tanjung, Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres Tabalong, BPBD Tabalong, Damkar Pemkab Tabalong, peleton perwakilan desa se-Kabupaten Tabalong, PMI, peleton gabungan SKPD, UPBS, serta Emergency Response Team (ERT) perusahaan swasta.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan/Lahan dan Kekeringan Kabupaten Tabalong Tahun 2026, di Plaza Pendopo Tanjung Bersinar.

Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana melalui Kasi Humas Polres Tabalong Iptu Heri Siswoyo, mengatakan pihaknya siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani Karhutla serta kekeringan.

"Polres Tabalong bersama seluruh jajaran siap bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, dunia usaha, pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi potensi Karhutla dan kekeringan," kata Heri.

Menurutnya, pencegahan menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana. 

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli dan pemantauan wilayah, imbauan kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi, apabila ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi memicu Karhutla. (Wartabanjar.com)