WARTABANJAR.COM, MARTAPURA - Hari Jadi ke-76 Kabupaten Banjar menjadi momentum untuk menengok kembali perjalanan panjang daerah ini, yang ternyata berawal dari jejak Kesultanan Banjar di Martapura.

Martapura bukan sekadar ibu kota Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Wilayah ini pernah menjadi pusat pemerintahan formal Kesultanan Banjar sebelum wilayahnya mengalami berbagai perubahan dalam perjalanan sejarah.

Sejarawan Banua sekaligus akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Mursalin menceritakan sejarah Kabupaten Banjar berakar dari wilayah Kesultanan Banjar yang berpusat di Martapura.

“Pada masa Sultan Adam Alwasiqubillah saat itu, hubungan politik dengan pemerintah Hindia Belanda semakin menguat, ditandai antara lain oleh perjanjian perbatasan tahun 1826,” ujarnya, Sabtu (15/8/2026). 

Baca Juga Kisah Korban Gempa NTT: "Kami Masih Trauma Musibah Tsunami 1992"

Baca Juga Kapal Pesiar Berlogo Kemhan Jadi Pangkalan Bergerak Haji Isam Garap Proyek Pangan

Pada masa Sultan Adam ini pula, sebut Mursalin, Kesultanan Banjar juga memiliki dasar hukum tertulis yang menjadi bagian penting dalam perjalanan pemerintahan kerajaan.

“Pada 1835, Sultan Adam menetapkan Undang-Undang Sultan Adam, yaitu ketetapan hukum tertulis yang menjadi dasar penerapan hukum Islam di Kesultanan Banjar,” jelasnya.

Setelah pusat kerajaan berpindah ke Martapura, sejumlah lokasi pernah digunakan sebagai kedudukan keraton, di antaranya Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa.

Namun, Bumi Kencana di Martapura menjadi pusat pemerintahan formal Kesultanan Banjar.

“Di tempat inilah berbagai perjanjian dengan Belanda ditandatangani dan surat-menyurat resmi kerajaan ditujukan kepada sultan,” ungkap Mursalin.

Kedudukan Martapura sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banjar berlangsung hingga kerajaan tersebut dihapuskan oleh Belanda pada 11 Juni 1860.

Setelah itu, wilayah bekas Kesultanan Banjar mengalami perubahan dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda.

Mursalin menerangkan, daerah protektorat kemudian dibagi, di antaranya menjadi Divisi Banua Lima dan Divisi Martapura.

“Divisi Martapura mencakup Distrik Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Benua Empat, dan Margasari,” bebernya.

Perubahan struktur pemerintahan terus berlangsung. Pada 1884, jabatan regent atau kepala pemerintahan pribumi di Martapura berakhir seiring reorganisasi pemerintahan kolonial.