Memasuki 1898, Afdeeling (Wilayah Administratif) Martapura dengan ibu kota Martapura terdiri atas Onderafdeeling (Subdistrik) Martapura serta Onderafdeeling Riam Kiwa dan Riam Kanan, sekaligus mencakup wilayah Tanah Laut.

“Struktur ini kemudian beberapa kali berubah pada 1902 Afdeeling Martapura membawahi Martapura, Pengaron, dan Tanah Laut. Selanjutnya Martapura menjadi onderafdeeling di bawah Afdeeling Banjarmasin,” tutur Mursalin.

Perjalanan pemerintahan wilayah ini kemudian memasuki babak baru setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, wilayah tersebut masuk dalam daerah otonom Kabupaten Banjarmasin yang meliputi empat kawedanan.

Mursalin menyebut, perubahan nama menjadi Kabupaten Banjar kemudian mulai diusulkan pada 1952.

“Melalui DPRDS yang mengusulkan perubahan nama pada 27 Februari 1952. Usulan tersebut disetujui melalui Undang-Undang Darurat tahun 1953 dan akhirnya dikukuhkan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,” jelasnya.

Mursalin menilai, hejak panjang sejarah tersebut juga ikut membentuk identitas Martapura yang hingga kini dikenal dengan sejumlah julukan.

Dari Kota Serambi Makkah atau Serambi Mekah Kalimantan karena kuatnya tradisi Islam, peran ulama, kegiatan dakwah serta banyaknya lembaga pendidikan agama dan pesantren.

Selain itu, Martapura juga dikenal sebagai Kota Santri karena menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, termasuk dengan keberadaan Pondok Pesantren Darussalam.

“Julukan Kota Intan atau Kota Berkilau juga melekat karena Martapura dikenal sebagai pusat pengolahan, perdagangan dan penjualan intan serta batu mulia di Kalimantan,” pungkasnya. (wartabanjar.com)