Di beberapa lokasi, jalur antrean mobil dan sepeda motor juga masih bercampur, sehingga pelayanan menjadi kurang optimal.

Selain persoalan antrean, tim monitoring turut menemukan praktik pengisian BBM jenis Pertalite ke dalam galon berukuran sedang, di salah satu SPBU di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Temuan tersebut menjadi perhatian Dinas Perdagangan, dan dimasukkan sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi.

Tim juga menemukan adanya sejumlah kasus penggunaan barcode pembelian BBM subsidi oleh pihak lain, tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Sementara pelayanan Bio Solar bagi kendaraan anggota Persatuan Sopir Truk Kalimantan Bersatu (PSTKB) pada hari Minggu, juga beberapa kali tidak berjalan sesuai jadwal, akibat keterlambatan distribusi dari Pertamina.

Selama Mei hingga Juli 2026, tim gabungan telah melakukan 14 kali monitoring di 11 SPBU yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Perdagangan, Kodim 1002/HST, Polres HST, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Satgas Pasar, pengelola SPBU, serta Pertamina Patra Niaga.

Seluruh temuan tersebut kemudian dibahas dalam rapat evaluasi yang digelar pada 29 Juli 2026. 

Dari rapat itu disepakati sejumlah langkah perbaikan, di antaranya memperkuat komunikasi antara koordinator wilayah dengan pengelola SPBU, menata parkir kendaraan di area SPBU, memasang spanduk imbauan penyaluran BBM subsidi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pihak SPBU juga berkomitmen, tetap menyalurkan kuota 8.000 liter Bio Solar kepada anggota PSTKB, sesuai jadwal zona yang telah ditetapkan.

Irfan menambahkan, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada PT Pertamina Patra Niaga, sebagai bahan koordinasi lanjutan.

“Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan bersama, sehingga pelayanan di SPBU semakin tertib, antrean dapat berkurang, dan penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,” tutupnya. (wartabanjar.com/Adew)