WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Penjelasan PLN Kota Banjarmasin terkait kerusakan teknis sistem kelistrikan, yang mengakibatkan terjadinya padam bergilir di Kota Seribu Sungai mendapat sorotan tajam dari pengamat kebijakan dan manajemen pelayanan publik, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Erma Ariyani.

Menurut Erma Ariyani, permasalahan tidak cukup dengan membeberkan penjelasan tentang kendala teknis sistem kelistrikan PLN.

Jauh lebih penting dari itu, menurut Erma Ariyani, perlunya melakukan evaluasi total terhadap tata kelola kelistrikan PLN, yang selama ini berjalan di Banua KalselTeng. 

Erma Ariyani menegaskan, penjelasan PLN bahwa pemadaman dipicu gangguan teknis, memang patut diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan informasi. 

Namun, ungkap Erma Ariyani, dari perspektif kebijakan publik, persoalan sesungguhnya bukan lagi sekadar penyebab teknis, melainkan ketahanan sistem pelayanan publik. 

Gangguan pada satu atau beberapa unit pembangkit semestinya tidak langsung meluas menjadi pemadaman bergilir, jika sistem memiliki cadangan daya, manajemen risiko, dan skema mitigasi yang memadai. 

Baca Juga: Pemkab HST Gandeng Mahasiswa Sosiologi ULM, KKN Difokuskan Gali Potensi Desa

Baca Juga: Bupati Tabalong Panggil PLN, Minta Pemadaman Listrik Segera Diatasi

Dengan demikian, ungkap Erma Ariyani, evaluasi yang dibutuhkan bukan hanya terhadap peralatan yang rusak, tetapi juga terhadap tata kelola keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan.

Erma Ariyani menilai, masyarakat tidak menuntut sistem yang bebas gangguan, tetapi sistem yang mampu tetap melayani ketika gangguan terjadi. 

Pasalnya, terang Erma Ariyani, setiap jam pemadaman memiliki konsekuensi yang berbeda. 

Bagi sebagian orang bisa jadi hanya berarti lampu padam, tetapi bagi misalnya pelaku usaha berarti hilangnya pendapatan, rusaknya barang dagangan, bahkan terancamnya keberlangsungan usaha.

"Oleh karena itu, pelayanan publik yang baik bukan dinilai dari tidak adanya gangguan, melainkan dari kesiapan menghadapi gangguan," tegas Erma Ariyani.