WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menunjukkan keseriusan dalam mengawal tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah.

Pada Selasa (7/7/2026), pansus tersebut melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta guna memperkuat rekomendasi yang tengah disusun terkait berbagai persoalan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel.

Rombongan dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, M.M., serta anggota pansus lainnya.

Kehadiran mereka diterima langsung oleh Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, beserta jajaran Direktorat BBM dan tim kehumasan BPH Migas.

Dalam pertemuan tersebut, pansus menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi dalam penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel.

Selain itu, pansus juga melakukan komparasi data terkait kuota tahunan BBM yang diberikan kepada Kalsel guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi yang diterima daerah.

Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H. M. Syaripuddin, mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat rekomendasi pansus agar memiliki landasan data dan regulasi yang kuat.

Selain itu, pihaknya juga mengkomparasi data kuota tahunan yang diberikan kepada daerah.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Dhin ini, pihaknya mengapresiasi keterbukaan BPH Migas yang secara terbuka memaparkan data, menjawab berbagai persoalan yang disampaikan, serta memberikan sejumlah alternatif solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

BACA JUGA: Pansus DPRD Kalsel Gelar Rapat Dalami Persoalan Distribusi BBM Bersubsidi di Daerah

BACA JUGA: Pansus DPRD, Satgas BBM dan Persatuan Sopir Truk se Kalsel Mulai Selidiki Dugaan Penyelewengan Distribusi BBM Subsidi

"Berbagai masukan dan data yang diperoleh dari BPH Migas akan dikolaborasikan dengan hasil pendalaman pansus agar rekomendasi yang nantinya dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat sebagai penerima manfaat BBM bersubsidi," ujarnya.