WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut berhasil menyentuh angka 52,51 persen pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2026, yang melatarbelakangi seruan peningkatan kepatuhan pajak serta efisiensi anggaran bagi seluruh aparatur sipil negara di Halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Senin (6/7/2026).

​Target yang terealisasi tersebut diumumkan secara langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut, Andris Evony, ketika memimpin agenda Apel Kerja Gabungan.

Kegiatan rutin ini dihadiri oleh seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

​Dalam kesempatan itu, Andris memberikan apresiasi yang mendalam terhadap komitmen jajaran pimpinan daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh elemen terkait yang berkontribusi dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan kas daerah.

​"Sejak tanggal 30 Juni yang menandai berakhirnya Semester I Tahun 2026, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut telah mencapai 52,51 persen. Ini merupakan keberhasilan kita bersama yang tidak lepas dari kerja sama seluruh SKPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, khususnya retribusi daerah," ujarnya.

Baca Juga Balap Liar, 9 Sepeda Motor Diangkut Satlantas Polresta Banjarmasin

Baca Juga Kebakaran Terjadi di Alalak Tengah Banjarmasin, Tepat di Belakang SMPN 13

​Andris juga mengingatkan seluruh instansi untuk mengantisipasi dinamika kondisi fiskal saat ini. Ia memproyeksikan bahwa alokasi dana transfer, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, tidak akan mengalami kenaikan besar dan bahkan berpotensi mengalami penurunan.

​Oleh karena itu, manajemen pengelolaan keuangan pada setiap perangkat daerah dituntut untuk lebih selektif dan cermat.

Setiap instansi diwajibkan menyusun skala prioritas yang ketat agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan secara efektif di tengah keterbatasan fiskal yang ada.

​Ia menekankan bahwa indikator utama kesuksesan pembangunan daerah tidak boleh sekadar mengacu pada persentase penyerapan dana belanja semata, melainkan harus bertumpu pada besarnya dampak positif serta maslahat yang diterima oleh masyarakat luas.