“Kami mengapresiasi pertemuan ini karena komunikasi yang baik sangat diperlukan agar regulasi penyaluran solar subsidi ke depan tidak menimbulkan persoalan,” tutur Bujino.

Meskipun berjalan alot, rapat tersebut belum menghasilkan keputusan sanksi konkrit karena pihak Pertamina dan Polres Tanah Laut belum menarik kesimpulan akhir.

Rencana audit dan evaluasi ini pun dinilai belum sepenuhnya mengobati kekecewaan para nelayan yang merasa haknya telah dikebiri sekian lama.

"Kami seperti kehilangan kepercayaan. Rasanya pemerintah tidak mendengarkan suara nelayan kecil. Kalau pengelolanya masih tetap sama, kami khawatir tidak akan ada perubahan," keluh salah seorang nelayan kepada awak media dengan nada kecewa. (Wartabanjar.com/Gazali)

Foto Gazali
Ket. Melakukan Audit penyimpangan distribusi BBM subsidi di Aula Swasembada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, Jumat (29/05/2026).