BPS: Inflasi Kalsel Maret 2026 Terkendali, Secara Nasional Turun ke Peringkat 13
WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Inflasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Maret 2026 tercatat lebih terkendali dari bulan sebelumnya.
Secara nasional, posisi inflasi Kalimantan Selatan turun dari peringkat lima pada Februari menjadi peringkat 13 pada Maret 2026, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin, 7 April 2026.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, mengatakan penurunan peringkat inflasi tersebut merupakan hasil dari berbagai intervensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari arahan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang mendorong pelaksanaan berbagai langkah konkret di lapangan, termasuk juga penyelenggaraan pasar murah di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, upaya pengendalian inflasi juga berjalan secara kolaboratif bersama berbagai pihak, mulai dari instansi vertikal hingga organisasi masyarakat.
Di antaranya Polda KalselĀ Korem, serta organisasi BKOW, turut mendukung pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga.
Rencananyanya, katanya, kegiatan pasar murah akan berlangsung kembali pada awal Mei 2026 sebagai bagian dari strategi lanjutan menekan inflasi, melibatkan dinas perdagangan dan sejumlah perangkat daerah lainnya seperti dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas keluatan dan perikanan, serta Bulog Kalimantan Selatan.
Meski secara umum inflasi Kalsel mulai terkendali, terdapat lima kabupaten dan kota yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Kelima wilayah itu adalah Banjarmasin, Kotabaru, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong," katanya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab inflasi di beberapa daerah tersebut adalah harga bahan pokok yang masih relatif tinggi dibandingkan wilayah lain.
Contohnya harga gula pasir yang seharusnya berada di kisaran Rp18.000 per kilogram, namun di Kotabaru ditemukan dijual hingga Rp20.000.
Begitu pula harga cabai rawit yang di beberapa daerah telah mencapai Rp110.000 per kilogram.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan terus menggencarkan gerakan pasar murah di seluruh kabupaten dan kota sebagai langkah stabilisasi harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.