Menurutnya, DPRD pada prinsipnya mendukung program Makan Bergizi Gratis, tetapi pengawasan tetap diperlukan agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Kami mendukung program MBG ini. Tetapi kami juga ingin memastikan pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan tujuan awal, yakni pemenuhan gizi anak sekaligus upaya pengentasan stunting,” jelasnya.
Soroti Standar Kebersihan dan Distribusi
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPRD juga menyoroti aspek pengawasan di lapangan. Mereka mempertanyakan bagaimana standar kebersihan tempat pengolahan makanan diterapkan serta bagaimana mekanisme distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat agar berjalan sesuai ketentuan.
Yajid menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan, baik dari sisi administrasi maupun kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.
“Kami ingin memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak. Jangan sampai ada penyimpangan administrasi atau kualitas makanan yang tidak sesuai standar,” tegasnya.
BGN Akui Ada Kendala Bahan Pokok
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Koordinator Wilayah BGN HST, Sadilah, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.
Ia menjelaskan pihaknya terus berupaya menjaga mutu makanan meskipun masih menghadapi keterbatasan bahan pokok.
“BGN ingin menjamin mutu, namun kami masih kekurangan bahan pokok. Sebagian bahan juga masih harus didatangkan dari luar daerah,” paparnya.
