Dinas PUPR Tanah Bumbu mengakui telah melakukan kajian bersama Universitas Lambung Mangkurat terkait pengendalian banjir.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan master plan pengendalian banjir sebagai solusi jangka panjang. Dalam waktu dekat, normalisasi sungai dan drainase menjadi langkah prioritas.
Tak hanya itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP diminta lebih selektif dalam menerbitkan izin perumahan. Evaluasi menyeluruh terhadap izin yang telah terbit juga menjadi bagian dari rekomendasi rapat.
Sementara Satpol PP dan Damkar ditegaskan untuk menertibkan bangunan liar di bantaran sungai maupun di atas saluran drainase yang melanggar Perda. Dewan juga meminta pemasangan papan larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai sebagai bentuk peringatan dini.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi tegas di antaranya normalisasi drainase wajib dilakukan, integrasi sistem drainase pemukiman dan jalan harus diselesaikan, serta tidak boleh ada lagi pengembang yang menutup atau memperkecil saluran air.
(Wartabanjar.com/Haidar)
Editor Restu
