Gubernur juga menilai Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum evaluasi kinerja sekaligus perumusan arah kebijakan dan kepemimpinan lima tahun ke depan.
“Di tengah perkembangan zaman dan persoalan sosial yang semakin kompleks, peran ulama semakin strategis sebagai penuntun umat dan penjaga moralitas bangsa. Karena itu, kepemimpinan MUI ke depan harus adaptif, bijaksana, dan tetap berpegang pada prinsip syariat serta nilai kebangsaan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalsel, lanjut H. Muhidin berkomitmen memperkuat sinergi dengan MUI demi mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, dan berkeadilan.
Gubernur berharap Musda XI melahirkan kepengurusan baru yang amanah, solid, dan mampu melanjutkan pencapaian sebelumnya.
“Dengan memohon ridha Allah SWT dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah ke-11 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalsel secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Musda MUI, Ma’ruf, dalam laporannya menyampaikan bahwa MUI terus berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai khadimul ummah (pelayan umat), shodiqul hukumah (mitra pemerintah), dan himayatul ummah (penjaga umat) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Menurutnya, sejumlah isu krusial di Banua menjadi latar belakang utama pelaksanaan Musda tahun ini serta tantangan transformasi digital yang menuntut MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
