WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Bank Kalsel menegaskan komitmennya untuk melakukan penguatan menyeluruh pada sistem keamanan siber dan tata kelola penyaluran kredit.
Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004.
Dalam acara penyerahan LHP yang berlangsung pada Senin (26/1/2026) di Gedung Idham
Chalid Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memberikan arahan tegas kepada manajemen Bank Kalsel.
Terkait hasil evaluasi rutin BPK mengenai ketahanan siber, Gubernur menginstruksikan agar dilakukan penguatan di semua sektor untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi perbankan.
Dalam siaran pers Bank Kalsel, Kamis (29/1/2026), Gubernur Muhidin mengatakan keamanan siber adalah prioritas utama untuk melindungi kepercayaan nasabah.
“Saya meminta penguatan dilakukan pada seluruh lini,” ujarnya.
BACA JUGA: Harga Tiket Nonton Barito Putera vs PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo 31 Januari 2026
Gubernur juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit produktif.
“Ekspansi kredit harus dilakukan dengan baik dan wajib memperhatikan seluruh aspek risiko demi menjaga kesehatan bank,” katanya lagi.
Di sela acara tersebut, Gubernur Muhidin juga memberikan dorongan strategis terkait status Bank Devisa yang telah disetujui oleh otoritas terkait.
Beliau mengingatkan bahwa sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah, potensi bisnis internasional melalui Bank Devisa sangatlah besar bagi kemajuan daerah.