WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Uang negara sebesar Rp80 triliun yang seharusnya digunakan untuk membangun proyek strategis nasional, justru dikabarkan diputar untuk membeli obligasi. Publik sontak murka dan curiga, apalagi keputusan itu melibatkan Pandu Patria Sjahrir, keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Laporan dari @RMOL.id menyebutkan bahwa Danantara, lembaga pengelola investasi dari kumpulan dividen BUMN, menggunakan sekitar 15% dari total dana Rp80 triliun untuk membeli obligasi—alih-alih menyalurkannya ke proyek pembangunan yang menyentuh masyarakat langsung.

Padahal, mandat awal Danantara jelas: membiayai proyek strategis nasional, bukan bermain di pasar modal. Langkah ini pun memicu gelombang kritik karena dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Dana dividen BUMN harus masuk ke sektor riil, bukan pasar modal,” tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai keputusan itu menyimpang dari tujuan utama penggunaan dana negara.

Menurut Purbaya, uang hasil kerja keras BUMN semestinya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat, bukan untuk “tidur” di instrumen obligasi yang hanya memberi keuntungan bunga bagi lembaga.

Sementara itu, Pandu Patria Sjahrir berdalih bahwa langkah tersebut bersifat sementara untuk menjaga stabilitas dan mendulang keuntungan jangka pendek hingga akhir 2025. Namun, alasan itu justru menimbulkan kecurigaan publik, karena menyangkut uang negara dalam jumlah sangat besar.

“Ini duit negara, bukan modal eksperimen pejabat. Kalau alasannya ‘sementara’, publik berhak tahu kapan dan bagaimana dana itu kembali ke proyek nyata,” tulis seorang netizen di platform X, mencerminkan gelombang kekecewaan publik.

Banyak pihak kini mendesak audit transparan terhadap Danantara, termasuk meminta Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan turun langsung mengawasi aliran dana tersebut. Pasalnya, setiap rupiah dividen BUMN sejatinya merupakan hak rakyat Indonesia yang seharusnya memberi dampak nyata, bukan sekadar angka di neraca investasi.

Kasus ini kini menjadi sorotan nasional, dengan publik menuntut akuntabilitas dan keterbukaan penuh dari Danantara dan pejabat terkait.(Wartabanjar.com/nurmuhammad)

editor: nur muhammad