Menurut Adi, keterbukaan informasi sangat penting agar kepercayaan publik terhadap ULM tidak semakin merosot.
“Kami menekankan agar universitas dan kementerian benar-benar terbuka. ULM juga harus mengembalikan kepercayaan publik terhadap kampus,” tegasnya.
Selain itu, BEM juga menyoroti kebijakan percepatan pencetakan Guru Besar di ULM. Menurut mereka, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang jika tidak dijalankan dengan mengedepankan integritas akademik.
“Kami minta kebijakan percepatan Guru Besar dipelajari kembali agar tidak menimbulkan efek buruk di kampus. Integritas harus jadi yang utama. Dan kami, mahasiswa, akan terus mengawal proses ini,” pungkas Adi.
Kasus ini diprediksi akan terus bergulir, mengingat pencabutan gelar 17 Guru Besar bukan hanya berdampak pada individu dosen, tetapi juga menyangkut kredibilitas lembaga pendidikan tinggi di Kalimantan.(Wartabanjar.com/Frans)
editor: nur muhammad
