“Namun karena aturan yang berlaku tidak memperbolehkan, kami berharap dukungan Komisi IV DPR RI agar hal ini bisa direalisasikan,” kata Fathimatuzzahra usai berdiskusi dengan Komisi IV DPR RI di Balai Perhutanan Sosial, Banjarbaru, Senin (29/9/2025).
Selain itu, Dishut Kalsel juga meminta dukungan terkait penambahan SDM Polisi Kehutanan (Polhut). Saat ini, dengan luas kawasan hutan 1,6 juta hektare, hanya terdapat 73 orang Polhut yang bertugas.
“Pada 2017, kami sempat merekrut Tenaga Kerja Pengamanan Hutan (TKPH). Namun, ketika seleksi PPPK dari pusat dibuka, formasi polhut tidak diakomodasi, sehingga beberapa dari mereka tidak lagi bertugas sebagai polhut,” ujarnya.
Fathimatuzzahra berharap Komisi IV DPR RI dapat memediasi agar formasi PPPK polhut bisa dibuka kembali. Setidaknya, TKPH yang sudah dididik sesuai kriteria polhut dapat diakomodasi. (Wartabanjar.com/MC Kalsel)
Editor Restu
