Rikval juga mengingatkan pentingnya keterbukaan antara dinas dan DPRD. Menurutnya, tidak boleh ada proyek atau program yang tiba-tiba muncul tanpa melalui mekanisme resmi.
“Hal ini penting agar tidak ada proyek yang tiba-tiba muncul tanpa melalui pembahasan resmi,” tegasnya.
Ia menambahkan, rapat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan KPK untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kita berharap pertemuan ini menjadi komitmen nyata dalam membangun Banjarmasin yang bebas dari praktik korupsi,” pungkas Rikval.(Wartabanjar.com/Ramadan)
editor: nur muhammad
