WARTABANJAR.COM, ‎BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengambil langkah strategis dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap melanda setiap tahunnya. ‎ ‎Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengungkapkan dari hasil Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla, Gubernur Kalsel menyampaikan komitmen kuat untuk memperkuat upaya mitigasi bencana. ‎ ‎Salah satu kebijakan utama yang akan segera dituangkan dalam edaran resmi adalah penganggaran satu unit pompa pemadam karhutla untuk setiap desa di seluruh kabupaten/kota di Kalsel, mulai tahun 2026. Baca Juga ‎EO MTQ Kalsel Dipanggil Polres Banjar, Ada Apa? ‎"Ini bentuk perhatian beliau agar desa-desa di Kalsel siap menghadapi karhutla secara mandiri. Harapannya, resiko bencana bisa ditekan sejak dini," ujarnya kepada awak media, Senin (4/8/2025) siang. ‎ ‎Selain pengadaan alat, Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang selama ini terbukti efektif dalam menekan jumlah kejadian karhutla. ‎ ‎"Kerja sama antara TNI/Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat sudah berjalan baik dan akan terus ditingkatkan," tambah Bambang. ‎ ‎Saat disinggung mengenai jumlah titik api, Bambang menyebut hingga 26 Juli 2025 ada 1.900 titik api yang terdeteksi. ‎ ‎"Adapun luasan lahan yang terbakar mencapai 59 hektare, dari ‎jumlah tersebut sekitar 20 hektare lahan yang terbakar berhasil dipadamkan," jelasnya. ‎ ‎"Saat ini Kota Banjarbaru tercatat sebagai wilayah dengan kejadian karhutla paling dominan, namun seluruh insiden masih terkendali berkat respons tanggap yang dilakukan bersama," lanjutnya. ‎ ‎Sebagai langkah lanjutan, Gubernur akan segera menandatangani surat keputusan penetapan status Siaga Darurat Karhutla untuk Kalsel. ‎ ‎Status ini diperlukan agar pemerintah pusat dapat segera mengirimkan bantuan, termasuk dukungan helikopter water bombing. ‎ ‎"Setelah status siaga darurat ditetapkan, kita akan segera koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mobilisasi sumber daya," jelas Bambang. ‎ ‎Tak kalah penting, Pemerintah daerah juga diminta untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. "Mengingat pencegahan merupakan kunci utama dalam mengurangi dampak karhutla," pungkas Bambang. (IKhsan) Editor Restu