“Untuk komoditas beras, Kalsel termasuk dalam 35 provinsi yang mencatat harga beras premium di atas HET, Pemerintah melalui BAPANAS menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir 2025, termasuk ke daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen. Pol. Tomsi Tohir Balaw dalam paparannya.
Terkait dengan komoditas bawang putih, realisasi impor nasional baru mencapai 50,14 persen dari alokasi PI yang diterbitkan. Pemerintah daerah termasuk Kalsel didorong untuk memantau dan mendorong distribusi bawang putih secara merata melalui pasar rakyat, terutama mengingat masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas ini (lebih dari 95%).
Mendagri dan Kemendag dalam forum tersebut juga mendorong inisiasi kerja sama perdagangan antar wilayah (KAD), untuk memperkuat keterkaitan ekonomi antar daerah produsen dan konsumen.
Kalimantan Selatan memiliki peluang untuk memanfaatkan skema ini, baik sebagai wilayah distribusi maupun potensi penyalur produk unggulan daerah.
Kementerian Perdagangan mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, BUMN Pangan, serta pelaku usaha dalam mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok.
Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan terus memperkuat pemantauan, pelaporan distribusi, serta partisipasi aktif dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. (MC Kalsel)
Editor Restu
