Netralitas dan Kesatuan Prioritas
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan daerah adalah milik masyarakat, bukan partai politik. Karena itu, tidak boleh ada perbedaan warna, simbol, atau ego sektoral antar dinas dan instansi.
“Tidak ada cerita atap kantor beda warna, atau instansi merasa paling hebat dibanding yang lain. Kita ini satu kapal, satu tujuan,” ucap Rahmat.
Pernyataan tegas ini dinilai sebagai langkah memperkuat integritas birokrasi dan menjaga netralitas ASN di tahun-tahun politik. Ia berharap seluruh perangkat daerah menjaga komitmen bersama untuk membangun Tanah Laut dengan hati yang tulus dan semangat kebersamaan.(*/mctanahlaut)
editor: nur muhammad
