WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Persoalan pendisiplinan pelajar yang berujung hukum kerap diterima para pendidik dalam kurun waktu terakhir. Karena itulah Polri akan mengedepankan proses mediasi dan keadilan restoratif terkait permasalahan tersebut. Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Selasa (12/11/2024). Ia menuturkan masalah dunia pendidikan, Polri memiliki sikap yang sama yakni bagaimana mempersiapkan generasi muda untuk Indonesia Emas 2045. "Oleh karena itu, di dalamnya tentunya ada interaksi antara murid, guru, orang tua yang tentunya harus kita jaga dengan memberikan ruang yang lebih besar manakala terjadi permasalahan-permasalahan untuk bisa dilakukan hal-hal yang bersifat restoratif atau mediasi," kata Jenderal Sigit dalam konferensi pers. Baca juga: Tujuh Tahanan di Rutan Salemba ini Kabur Dengan Jebol Teralis Pada audiensi tersebut juga dibahas mengenai ancaman-ancaman pada generasi muda seperti narkoba, judi online dan juga masalah kenakalan remaja lainnya seperti tawuran. "Kita bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik dan beliau memberikan peran dan kerjasama terhadap Polri untuk bisa ikut di dalam pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap Kamtibmas," kata Kapolri seperti dikutip Wartabanjar.com. Lebih lanjut, masalah pendidikan di Papua juga menjadi fokus utama. Dalam mendukung dunia pendidikan, Kapolri mengatakan bahwa Polri memiliki program di Papua yaitu Polisi Pi Ajar. Dengan pertemuan ini sambungnya, tentu dapat meningkatkan kemampuan bagi para anggota (Bhabinkamtibmas) dalam program polisi mengajar tersebut. "Beliau (Mendikdasmen) juga memberikan ruang untuk skill kita bisa ditingkatkan. Sehingga kemudian program kita untuk Papua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga tentunya kejahteraan masyarakat Papua melalui program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik," pungkas Kapolri. Baca juga: Kosmetik Tapi Pakai Injeksi Dinilai Salahi Aturan, BPOM Cabut Ijin Edar 16 Produk Senada dengan Kapolri, Abdul Mu'ti mengakui bahwa memiliki kesepahaman dalam menciptakan suasana pendidikan di lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan ramah. Menurutnya, masalah kekerasan di lembaga pendidikan yang masih kerap terjadi bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. "Kami memiliki kesepahaman dengan Bapak Kapolri terkait dengan bagaimana berbagai persoalan kekerasan yang masih saja terjadi di lembaga pendidikan itu dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan musyawarah atau bahasa hukumnya restoratif justice," katanya. Polri dan Kementerian Dikdasmen memiliki gagasan melaksanakan program Pramuka Bhayangkara untuk meningkatkan kedisiplinan para murid. Baca juga: 17 Anggota DPRD Jatim 2019 – 2024 Diperiksa Penyidik KPK, Ini Kasusnya Pertemuan keduanya akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Diharapkan kerjasama ini dapat menyelesaikan permasalah tidak hanya dari hilir namun juga dari hulu. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko