Menurutnya, program pemerintah dalam hal hilirisasi, pangan, industri dan investasi, pasti ada tempat dan celah untuk nantinya terjadi ketimpangan sosial kalau tidak ada keseimbangan.
“Tapi jangan salah, kalau ada 36 daerah yang berbahaya terorisme, bukan berarti 500 daerah lainnya tidak berbahaya”.
“Karena kenapa? karena statistik penduduk kita tuh 63% angkatan kerja kita itu tidak tamat SMP, tidak tamat SMA yang sangat rentan terhadap hal-hal seperti ini,” jelas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Baca juga:Irjen Eddy Hartono Kepala BNPT yang Baru Gantikan Komjen Rycko Amelza
Untuk itu, ia mendorong agar Komisi XIII DPR RI memberi perhatian kepada BNPT terutama dalam hal anggaran. Serta partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk membantu BNPT dalam pencegahan terorisme.
“Jadi kita harus memberi perhatian kepada BNPT terutama memberi tempat kepada masyarakat ikut serta membantu BNPT,” tandasnya.(pwk)
Editor:purwoko
