“Pentingnya penguatan pengawasan dan transparansi di semua sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pengadaan Barang dan Jasa, Dukcapil, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” ujar Maruli.
Maruli menegaskan bahwa KPK siap memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan integritas dan tata kelola yang baik di semua lini pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Kami akan terus berupaya memperbaiki sistem dan prosedur dalam pengelolaan dari segala aspek. Kerja sama dengan KPK ini sangat berarti bagi kami, yang telah diberikan bimbingan dan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan,” sampainya.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari strategi KPK untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi kerugian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ernawati/mc)
Editor: Erna Djedi
